Riauterkini - TELUKKUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui sinergi lintas sektor.

Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Kuansing, Dr H Suhardiman Amby, yang menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang harus dimaksimalkan di daerah.

"Ini merupakan konsen pemerintah pusat, dan harus kita maksimalkan di daerah agar tidak ada lagi anak-anak Kuansing yang mengalami stunting," ujar Bupati beberapa waktu lalu.

Dalam upaya tersebut, Pemkab Kuansing menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPPS) terkait pelaksanaan gerakan penimbangan dan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Multimedia Kantor Bupati, Senin (20/02/2026).

Rapat dipimpin Asisten I mewakili Bupati dan dihadiri Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas P2KBP3A, kepala perangkat daerah terkait, Ketua TP PKK, serta para camat se-Kabupaten Kuantan Singingi.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, Drs. Napisman, menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan indikator penting kinerja pemerintah daerah.

Ia meminta seluruh pihak dalam TPPPS bekerja secara serius, terkoordinasi, dan konsisten dalam setiap tahapan pelaksanaan.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data serta pemetaan lokus stunting hingga tingkat desa dan posyandu agar intervensi lebih tepat sasaran.

"Data harus akurat dan valid sebagai dasar pengambilan kebijakan. Intervensi harus benar-benar menyentuh wilayah prioritas," tegasnya.

Upaya percepatan difokuskan pada intervensi gizi spesifik, peningkatan akses sanitasi dan air bersih, serta penguatan perlindungan sosial. Selain itu, edukasi masyarakat terkait pola asuh dan gizi seimbang juga terus ditingkatkan, disertai monitoring dan evaluasi berkala.

Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui kolaborasi lintas sektor guna memperkuat penanganan stunting.

Kepala Dinas P2KBP3A, Mardiansyah, menyebutkan bahwa tantangan terbesar di lapangan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.***(Jok)