Riauterkini-PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memangkas seluruh anggaran yang tidak mendesak pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Respon tegas ini disampaikan Pemprov Riau saat memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Riau.

Langkah ini menjadi jaminan bahwa penyesuaian postur anggaran pasca-evaluasi pendapatan daerah murni diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang belum tuntas di paruh pertama tahun anggaran.

Menjawab berbagai kekhawatiran dan masukan dari anggota dewan, Pemprov Riau memastikan bahwa pengalihan dan pergeseran anggaran dalam APBD-P 2026 berfokus pada tiga sektor vital: perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, peningkatan mutu layanan kesehatan gratis, serta penguatan sektor pendidikan.

Pemerintah daerah berkomitmen meniadakan pos belanja barang atau kegiatan seremonial yang minim dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi publik.

Setiap mata anggaran perubahan dievaluasi secara ketat agar memiliki rasio manfaat yang tinggi, sekaligus memastikan penyelesaian target-target pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain penajaman skala prioritas belanja, Pemprov Riau juga menjamin bahwa struktur Perubahan APBD 2026 dirancang dengan perhitungan risiko fiskal yang matang. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang tak terserap maupun risiko defisit di akhir tahun anggaran.

Dengan merespons masukan kritis fraksi DPRD secara konstruktif, Pemprov Riau optimistis Ranperda APBD-P 2026 dapat segera disahkan tepat waktu. Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan menjadi akselerator pembangunan Riau di sisa masa anggaran 2026 secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.***(mcr, red)

foto: mcr